BPPDRD

KOTA BALIKPAPAN

Jl.Jend.Sudirman No.02 Rt.12 Klandasan ulu Balikpapan Kota

Email : bppdrdbalikpapan@gmail.com

Rencana Kerja 2023

View

Renstra 2021-2026

View

Sirup Bppdrd 2023

View

LKJIP Bppdrd 2022

View

Whistleblower 2023

View

LHKPN Tahun 2023

View

Sp4N Lapor 2023

View

BPPDRD KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

FUNGSI :

Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VISI

Menjadi perangkat daerah yang profesional dalam rangka mengelola pajak daerah dan retribusi daerah

MISI

Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat

TUJUAN :

Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya;
Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

SASARAN :

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Meningkatkan Kemampuan Aparatur;
Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

BIDANG KERJA

Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Bidang Penagihan Dan Pembukuan

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB.

Bidang Perencanaan Dan Pengendalian

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian operasional pajak daerah.

Bidang PBB-P2 Dan BPHTB

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor PBB.

JENIS PAJAK

PAJAK HOTEL

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

PAJAK RESTORAN

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

PAJAK REKLAME

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan.

PAJAK PARKIR

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

PAJAK HIBURAN

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang merupakan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

PAJAK MINERBA

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

PAJAK SARANG WALET

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

PAJAK AIR TANAH

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat..Jan

PAJAK PENERANGAN JALAN

Penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayar oleh orang atau badan yang menyediakan atau menggunakan tenaga listrik tersebut. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik, dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Setelah mendapatkan besaran pajaknya, setorkan ke pemerintah daerah setiap bulannya.

PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya

BPHTB

BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Apa itu PPID ?

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyadiaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pemerintah merupakan badan publik

(badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri).

Klasifikasi Informasi

Informasi di lingkungan badan publik :

1.Informasi Terbuka

a) Tersedia setiap saat.

b) Diumumkan secara berkala.

c) Diumumkan serta merta.

2. Informasi dikecualikan

Alur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

Nama Dokumen	Download
UNDANG -UNDANG NOMOR.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	Download

Standart Operation Prosedure

Nama Dokumen	Download
SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	View
SOP PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN	View
SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK	View

Laporan Akses Informasi Publik

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022	View
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023	View

Permohonan

Permohonan Informasi	Ajukan
Permohonan Keberatan	Ajukan

PAYMENT CHANNEL

Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan pada beberapa bank dan merchant yang ada di Kota Balikpapan

BANKALTIMTARA

BANK MANDIRI

BANK MANDIRI SYARIAH

APLIKASI GOJEK

INDOMARET

BANK BRI

PRODUK HUKUM

UNDANG - UNDANG

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.